Blog Feed

Bayangkan skenario ini: sistem Anda mengalami kebocoran data. Anda mulai menangani krisis. Tapi kemudian datang dua surat terpisah. Satu dari Komdigi. Satu dari OJK. Dua timeline. Dua set persyaratan. Dua proses yang berjalan sepenuhnya independen satu sama lain. Ini bukan skenario hipotetis. Ini adalah struktur regulasi yang sudah berlaku untuk perusahaan fintech yang diawasi OJK sekaligus tunduk pada UU PDP. "Satu pelanggaran data bisa menghasilkan dua proses pengawasan y

Waktu konsultan hukum Anda menjelaskan UU PDP, kemungkinan besar pembahasannya seputar: update privacy policy, minta consent ulang dari user, dan tunjuk Data Protection Officer. Semua itu benar. Tapi ada 3 hal yang jarang dibahas secara terbuka, dan ini justru bagian yang paling penting bagi CFO, CEO, dan pemegang saham. "Komdigi dan OJK bisa menjatuhkan sanksi secara paralel untuk insiden yang sama. Denda dari satu regulator tidak mengurangi sanksi dari regulator lainnya." 3