Blog Feed

Ada bisnis yang berkembang pesat di ekosistem fintech Indonesia: bisnis menjual dokumen compliance. SOP yang dibuat dari template. Kebijakan perlindungan data yang dikopi dari perusahaan lain dengan nama yang diganti. Policy manual yang tebalnya 200 halaman tapi tidak pernah dibaca oleh satu pun karyawan yang seharusnya menjalankannya. Semua ini dijual dengan label "compliance consulting", dan banyak perusahaan yang membeli, merasa sudah aman, lalu terkejut ketika pemeriksaan

Audit OJK bukan kejutan yang datang tiba-tiba. Ada sinyal, ada siklus, ada pola. Tapi banyak perusahaan fintech yang baru panik menyiapkan dokumen ketika pemeriksa sudah di depan pintu. Yang lebih mengkhawatirkan: sejak UU PDP berlaku penuh pada Oktober 2024, OJK mulai mengintegrasikan penilaian kepatuhan data pribadi ke dalam scope pemeriksaan reguler mereka. "Audit OJK yang gagal di aspek UU PDP bukan selalu karena perusahaannya tidak patuh. Sering kali karena kepatuhanny

Kalau Anda bekerja di tim teknologi atau produk di bank, fintech pembayaran, atau perusahaan yang mengintegrasikan layanan payment, 2025 adalah tahun yang sibuk dari sisi regulasi. Tiga aturan utama berlaku efektif dalam satu tahun yang sama, dan ketiga-tiganya saling berkaitan. "Regulasi sistem pembayaran 2025 bukan hanya soal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini soal arsitektur sistem yang harus diubah, dan perubahan itu butuh waktu lebih lama dari yang kebanyaka