top of page
Blog Feed
Search


POJK 32/2025 Berlaku Penuh: 5 Hal yang Wajib Dipersiapkan Penyelenggara BNPL Sekarang
BNPL bukan produk baru di Indonesia. Tapi cara menerbitkan dan mengelolanya di 2025 berubah secara fundamental. POJK 32/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran Berbasis Pembiayaan bukan regulasi yang bisa ditangani dengan menambahkan beberapa klausul di terms and conditions. Ini menyentuh cara kerja produk dari hulu ke hilir. "Era "tumbuh cepat, urus regulasi nanti" sudah berakhir di sektor BNPL. Yang membangun sistem verifikasi dan consent management yang kuat seka
Adrian Anwar


12 BPR Dilikuidasi dalam Satu Tahun: 3 Pelajaran yang Tidak Boleh Diabaikan Industri Keuangan
Kalau Anda bekerja di industri keuangan Indonesia dan membaca berita 12 BPR/BPRS yang dilikuidasi OJK sepanjang 2024, lalu berpikir "itu tidak relevan untuk perusahaan kami", artikel ini ditulis untuk Anda. Bukan karena likuidasi BPR adalah sesuatu yang langka. Tapi karena pola dan alasan di balik gelombang likuidasi 2024 sangat berbeda dari sebelumnya, dan pola itu bisa terulang di sektor lain, dengan pemain yang lebih besar. "12 BPR yang dilikuidasi bukan cerita tentang k
Adrian Anwar


547 Izin Fintech Dicabut OJK: Apakah Perusahaan Anda Berikutnya?
Angka 547 bukan statistik abstrak. Di balik angka itu ada ratusan tim yang sudah membangun produk, merekrut karyawan, dan melayani jutaan pengguna, lalu dalam satu surat resmi OJK, semua itu berhenti. Yang lebih penting: sebagian besar dari perusahaan yang dicabut izinnya itu tidak ilegal sejak awal. Mereka punya izin. Mereka punya tim compliance. Mereka punya lawyer. Tapi izin mereka tetap dicabut. "Perusahaan yang bertahan bukan yang paling besar. Perusahaan yang bertahan a
Adrian Anwar
bottom of page