Blog Feed

Ini bukan serangan terhadap firma consulting besar. Big 4 memiliki kapabilitas yang sangat baik di banyak area, audit keuangan, tax advisory, transformasi sistem, dan banyak lagi. Tapi ada narasi yang beredar di kalangan eksekutif perusahaan jasa keuangan Indonesia yang perlu dikoreksi: "Kita sudah pakai Big 4 untuk compliance, kita aman." Kenyataannya lebih nuanced dari itu. "Big 4 bisa mengaudit laporan keuangan Anda. Tapi mereka tidak akan hadir di rapat dengan pemeriksa

Ada bisnis yang berkembang pesat di ekosistem fintech Indonesia: bisnis menjual dokumen compliance. SOP yang dibuat dari template. Kebijakan perlindungan data yang dikopi dari perusahaan lain dengan nama yang diganti. Policy manual yang tebalnya 200 halaman tapi tidak pernah dibaca oleh satu pun karyawan yang seharusnya menjalankannya. Semua ini dijual dengan label "compliance consulting", dan banyak perusahaan yang membeli, merasa sudah aman, lalu terkejut ketika pemeriksaan

Ini bukan artikel untuk menyerang OJK. OJK adalah lembaga yang penting dan kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir, dari penertiban ribuan entitas ilegal hingga penguatan standar industri, secara objektif meningkat. Tapi ada narasi yang perlu diluruskan: narasi bahwa hubungan antara perusahaan jasa keuangan dan OJK adalah hubungan kolaboratif yang setara. Perusahaan yang membangun strategi regulasi mereka berdasarkan asumsi ini sering kali tidak siap ketika realitas pengawa

Ini pertanyaan yang lebih sering muncul dari yang seharusnya: "Kita sudah punya law firm, apa lagi yang dibutuhkan?" Jawabannya tergantung pada masalah yang dihadapi. Dan untuk sebagian besar isu regulasi yang dihadapi perusahaan fintech di Indonesia saat ini, jawabannya adalah: law firm menyelesaikan masalah yang sudah terjadi; konsultan regulasi mencegah masalah itu terjadi sejak awal. "Law firm menghasilkan legal opinion. Konsultan regulasi menghasilkan sistem yang bisa

Surat dari OJK datang dalam berbagai bentuk: surat klarifikasi, surat peringatan, surat pemberitahuan pemeriksaan, atau surat sanksi. Masing-masing memiliki implikasi yang berbeda, tapi semuanya memiliki satu kesamaan: cara Anda merespons dalam 48 jam pertama sangat menentukan arah selanjutnya. "Respons yang buruk terhadap surat OJK sering kali lebih berbahaya dari masalah yang memicu surat itu sendiri. 48 jam pertama adalah jendela yang paling kritis, dan paling sering di

Di dunia investasi, due diligence finansial sudah menjadi standar. Tapi ada satu kategori kewajiban yang hampir tidak pernah masuk dalam proses due diligence dengan serius, padahal nilainya bisa setara atau bahkan melampaui utang finansial yang tercatat di neraca. Namanya compliance debt: akumulasi kewajiban regulasi yang belum dipenuhi, baik karena tidak diketahui, sengaja ditunda, atau karena startup tumbuh lebih cepat dari kapasitas compliance-nya. "Compliance debt tidak

"Berapa lama proses izin OJK?" adalah salah satu pertanyaan paling sering yang diajukan founder dan tim business development fintech. Jawaban jujurnya: lebih lama dari yang tertulis di website OJK, dan lebih pendek dari yang Anda dengar dari orang yang pernah gagal. "Pengajuan izin OJK yang gagal bukan selalu karena perusahaannya tidak layak. Sering kali karena dokumentasinya tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya ditanyakan OJK — dan itu sepenuhnya bisa disiapkan sejak

Fit and Proper Test (FPT) OJK bukan sekadar wawancara. Ini adalah proses penilaian menyeluruh yang menentukan apakah seseorang layak menduduki posisi pihak utama di lembaga jasa keuangan, dan hasilnya bisa mengakhiri karir eksekutif di sektor ini jika tidak dipersiapkan dengan benar. SEOJK 21/07/2025 memperbarui ketentuan FPT khusus untuk sektor ITSK (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan) dan aset kripto, tapi implikasinya lebih luas dari itu. "Calon direksi yang ditolak dalam

BNPL bukan produk baru di Indonesia. Tapi cara menerbitkan dan mengelolanya di 2025 berubah secara fundamental. POJK 32/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran Berbasis Pembiayaan bukan regulasi yang bisa ditangani dengan menambahkan beberapa klausul di terms and conditions. Ini menyentuh cara kerja produk dari hulu ke hilir. "Era "tumbuh cepat, urus regulasi nanti" sudah berakhir di sektor BNPL. Yang membangun sistem verifikasi dan consent management yang kuat seka

Kalau Anda bekerja di industri keuangan Indonesia dan membaca berita 12 BPR/BPRS yang dilikuidasi OJK sepanjang 2024, lalu berpikir "itu tidak relevan untuk perusahaan kami", artikel ini ditulis untuk Anda. Bukan karena likuidasi BPR adalah sesuatu yang langka. Tapi karena pola dan alasan di balik gelombang likuidasi 2024 sangat berbeda dari sebelumnya, dan pola itu bisa terulang di sektor lain, dengan pemain yang lebih besar. "12 BPR yang dilikuidasi bukan cerita tentang k

Ada pergeseran kecil dalam teks hukum yang konsekuensinya sangat besar. Sebelum POJK 39/2025 terbit, menagih denda administratif membutuhkan proses yang cukup panjang. Perusahaan punya ruang untuk bernegosiasi, mengajukan keberatan, dan memperlambat proses. Buffer itu sekarang jauh lebih tipis. Dengan POJK 39/2025, OJK bisa menagih denda secara langsung, lebih cepat, lebih sedikit hambatan prosedural. Dan bersamaan dengan POJK 38/2025, OJK kini juga bisa menjadi penggugat akt