Big 4 Tidak Akan Menyelamatkan Anda dari Tindakan OJK: 4 Alasan dan 3 yang Sebenarnya Dibutuhkan

Bima Aditya
2 days ago
3 min read

Ini bukan serangan terhadap firma consulting besar. Big 4 memiliki kapabilitas yang sangat baik di banyak area, audit keuangan, tax advisory, transformasi sistem, dan banyak lagi.

Tapi ada narasi yang beredar di kalangan eksekutif perusahaan jasa keuangan Indonesia yang perlu dikoreksi: "Kita sudah pakai Big 4 untuk compliance, kita aman." Kenyataannya lebih nuanced dari itu.

"Big 4 bisa mengaudit laporan keuangan Anda. Tapi mereka tidak akan hadir di rapat dengan pemeriksa OJK, tidak akan menyiapkan respons strategis terhadap surat sanksi, dan tidak memiliki hubungan langsung dengan direktorat pengawasan yang menentukan nasib izin Anda."

4 Alasan Big 4 Tidak Cukup untuk Menghadapi OJK

Alasan 1: Scope engagement mereka biasanya tidak mencakup regulatory defense

Ketika perusahaan menyewa Big 4 untuk "compliance," scope yang dikerjakan hampir selalu mencakup audit internal, risk assessment, implementasi sistem GRC, atau persiapan laporan keuangan. Yang tidak masuk dalam scope standar mereka: strategi respons terhadap tindakan pengawasan OJK, engagement langsung dengan pemeriksa, atau pendampingan dalam proses pemeriksaan on-site.

Alasan 2: Metodologi mereka dirancang untuk audit, bukan untuk pengawasan regulasi

Big 4 bekerja dengan framework audit yang terstandarisasi, COSO, ISO, COBIT, dan sejenisnya. Tapi OJK tidak hanya melihat apakah framework sudah ada. OJK menilai apakah perusahaan memenuhi ketentuan spesifik yang ada dalam POJK, SEOJK, dan PBI yang berlaku, dengan nuance interpretasi regulasi yang sangat Indonesia-spesifik.

Alasan 3: Hubungan mereka dengan OJK berbeda dari yang Anda butuhkan

Big 4 memiliki hubungan dengan OJK dalam kapasitas sebagai auditor eksternal. Tapi hubungan yang dibutuhkan ketika perusahaan menghadapi pemeriksaan atau enforcement action adalah hubungan yang berbeda: hubungan yang memungkinkan dialog substansif dengan direktorat yang relevan dan pemahaman tentang apa yang sedang menjadi prioritas pengawasan saat ini.

Alasan 4: Struktur fee mereka menciptakan insentif yang tidak selalu sejalan

Big 4 bekerja dengan struktur fee yang didasarkan pada jam kerja tim yang besar. Ketika ada enforcement action dari OJK dan perusahaan membutuhkan respons strategis dalam 48 jam, struktur ini tidak optimal. Yang dibutuhkan adalah tim kecil dengan decision-making yang cepat dan pemahaman mendalam tentang OJK.

3 Kapabilitas yang Sebenarnya Dibutuhkan

• Kapabilitas 1: Regulatory intelligence yang real-time dan Indonesia-spesifik. Pemahaman tentang regulasi yang berlaku berdasarkan bagaimana OJK menginterpretasikan dan menerapkan regulasi tersebut dalam praktik, termasuk prioritas pengawasan terkini dan sinyal kebijakan yang belum menjadi regulasi formal.

• Kapabilitas 2: Execution-ready compliance infrastructure. Bukan hanya assessment yang mengidentifikasi gap, tapi kemampuan untuk membangun sistem, SOP, dan dokumentasi yang benar-benar bisa dioperasikan dan bertahan dalam pemeriksaan OJK.

• Kapabilitas 3: On-call crisis response dengan mobilisasi cepat. Kemampuan untuk memobilisasi tim yang tepat dalam 24–48 jam, kapabilitas yang sangat berbeda dari engagement Big 4 yang memerlukan proses onboarding dan scope definition.

Take Away: 3 Pertanyaan untuk Evaluasi Setup Advisory Anda Saat Ini

• Jika OJK mengirim tim pemeriksa minggu depan, siapa yang akan memimpin koordinasi respons perusahaan, dan apakah mereka sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang kondisi internal perusahaan dan cara kerja pemeriksaan OJK?

• Apakah ada pihak dalam ekosistem advisory Anda yang memiliki hubungan langsung dan aktif dengan direktorat pengawasan OJK yang relevan untuk sektor perusahaan Anda?

• Jika ada gap antara apa yang disampaikan Big 4 dalam assessment mereka dan apa yang OJK temukan dalam pemeriksaan, apakah ada yang bisa menjelaskan gap itu dan membangun strategi respons yang tepat?