Konsultan Hukum vs Konsultan Regulasi: 5 Perbedaan yang Menentukan Pilihan Tepat untuk Fintech Anda

Bima Aditya
2 days ago
2 min read

Ini pertanyaan yang lebih sering muncul dari yang seharusnya: "Kita sudah punya law firm, apa lagi yang dibutuhkan?"

Jawabannya tergantung pada masalah yang dihadapi. Dan untuk sebagian besar isu regulasi yang dihadapi perusahaan fintech di Indonesia saat ini, jawabannya adalah: law firm menyelesaikan masalah yang sudah terjadi; konsultan regulasi mencegah masalah itu terjadi sejak awal.

"Law firm menghasilkan legal opinion. Konsultan regulasi menghasilkan sistem yang bisa beroperasi sesuai regulasi. Perusahaan yang hanya punya salah satu biasanya tidak siap untuk yang lainnya."

5 Perbedaan Kunci yang Menentukan Pilihan

Perbedaan 1: Cara mereka membaca regulasi

Law firm membaca regulasi untuk mengidentifikasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara hukum, output utama mereka adalah legal opinion dan kontrak. Konsultan regulasi membaca regulasi yang sama untuk mengidentifikasi apa yang harus diubah dalam operasional bisnis, output utama mereka adalah SOP, sistem pelaporan, dan kerangka GRC yang bisa dijalankan sehari-hari.

Perbedaan 2: Orientasi waktu

Law firm bekerja secara reaktif, mereka dipanggil ketika ada masalah hukum yang perlu diselesaikan. Konsultan regulasi bekerja secara proaktif, mereka memantau perubahan regulasi sebelum berlaku efektif, mengidentifikasi gap kepatuhan sebelum menjadi masalah, dan membangun sistem yang mencegah pelanggaran terjadi.

Perbedaan 3: Hubungan dengan regulator

Law firm memiliki hubungan dengan pengadilan dan sistem hukum, sangat efektif dalam proses litigasi, arbitrase, dan judicial review. Konsultan regulasi memiliki hubungan dengan regulator sebagai pemangku kebijakan. Hubungan ini dibangun melalui partisipasi dalam konsultasi publik, working group industri, dan engagement yang berkelanjutan.

Perbedaan 4: Cara mereka mengukur keberhasilan

Keberhasilan law firm diukur dari hasil hukum: apakah kasus menang, apakah kontrak aman. Keberhasilan konsultan regulasi diukur dari kondisi operasional: apakah tidak ada temuan kritis dalam audit OJK, apakah pelaporan berkala selalu tepat waktu, apakah sistem GRC berjalan sebagaimana dirancang.

Perbedaan 5: Apa yang mereka tidak bisa lakukan

Law firm umumnya tidak bisa membantu mengimplementasikan sistem compliance operasional. Konsultan regulasi tidak bisa merepresentasikan klien di pengadilan atau memberikan legal opinion yang bisa dijadikan dasar hukum. Inilah mengapa perusahaan fintech yang menghadapi isu regulasi kompleks umumnya membutuhkan keduanya, bekerja secara koordinasi.

Kapan Anda Membutuhkan Masing-Masing

Gunakan konsultan regulasi untuk:

• Persiapan dan pengajuan izin OJK/BI/Komdigi

• Persiapan Fit and Proper Test

• Gap analysis kepatuhan terhadap regulasi baru

• Membangun sistem GRC dan SOP compliance

• Pemantauan regulasi dan early-warning

• Engagement dengan regulator dalam proses konsultasi kebijakan

Gunakan law firm untuk:

• Merespons surat sanksi atau tindakan hukum dari OJK

• Proses judicial review atau PTUN terhadap keputusan regulator

• Transaksi M&A yang memiliki implikasi regulasi

• Representasi dalam proses arbitrase atau litigasi

Take Away: 3 Keputusan yang Perlu Diambil

• Audit situasi Anda saat ini, apakah isu regulasi utama yang sedang dihadapi lebih membutuhkan respons hukum (law firm) atau perbaikan operasional (konsultan regulasi)?

• Jika Anda belum memiliki konsultan regulasi yang memahami kondisi internal perusahaan Anda, ini adalah gap yang perlu diisi sebelum ada pemeriksaan OJK, bukan sesudah.

• Pastikan ada koordinasi yang jelas antara law firm dan konsultan regulasi jika keduanya terlibat, tanpa koordinasi, keduanya bisa memberikan arahan yang bertentangan.